Rp 100 juta itu mereka kembalikan!

PT Bintuni Agro Prima Perkasa awalnya minta izin masyarakat adat di Tambrauw, Papua Barat, untuk membuka lahan kebun di padang rumput. PT BAPP juga memberi uang Rp 100 juta sebagai tali asih. Masyarakat adat tak tau apa itu tali asih, karena curiga mereka simpan uang itu.

Kecurigaan mereka benar, ternyata sekarang PT BAPP beroperasi di hutan adat. Merusak hutan dan habitat hewan sesuka hati. Bahkan dicurigai akan menanam sawit. Masyarakat jadi kehilangan sumber kehidupan, kehilangan ibu. Berkali-kali mereka mengatakan, “Hutan itu ibu kami, mama kami. Ia yang memberi kami makan.”

Saat masyarakat menolak keberadaan PT BAPP, perusahaan menunjukkan dokumen lengkap dengan tanda tangan para warga bahwa mereka setuju pembukaan lahan di hutan. Masyarakat pun bingung dari mana tanda tangan itu.

Masyarakat pun beramai-ramai memalang wilayah PT BAPP agar berhenti beroperasi. Mereka pun mengembalikan uang Rp 100 juta itu ke perusahaan. Kata mereka, uang tak akan bisa membeli masa depan tanah adat.

Hari ini PT BAPP masih beroperasi karena (katanya) mereka memiliki izin yang legal. Maka dari itu masyarakat dari Papua Barat berbondong-bondong datang ke Jakarta untuk mendesak pemerintah (khususnya Presiden dan KLHK) untuk mencabut izin perusahaan yang tidak memiliki persetujuan dari masyarakat adat dan telah merugikan tanah adat.

Masyarakat juga membutuhkan dukungan kita dengan menandatangani petisi ini www.change.org/DemiTanahAdat agar perjuangan mereka lebih kuat.

Perjuangan ini bukan hanya untuk tanah adat Papua, tetapi juga tanah adat di seluruh Indonesia. Agar perusahaan dan koruptor tidak sesuka hati main rampas tanah rakyat.

Rumahnya akan ditenggelamkan

Satu-satunya tempat yang menjadi koridor perpindahan gajah dari Utara ke Selatan di Tampur, Sumatera Utara itu akan hilang. Kemana gajah-gajah itu bisa bermigrasi? Padahal habitat mereka juga terancam rusak dan tergenang karena sebuah mega proyek PLTA yang sebentar lagi akan dibangun. Sudah kehilangan tempat tinggal, berpindah pun tak mungkin.

Padahal mereka bukan makhluk hidup tanpa perasaan. Mereka justru salah satu binatang yang memiliki kasih sayang dan empati yang sangat tinggi. Penelitian menemukan bahwa gajah selalu bisa merasakan jika ada gajah lain yang sedang bersedih, ketakutan, atau butuh pertolongan. Sampai jika ada gajah yang sedang bersedih atau ketakutan, mereka akan bersama-sama mendatanginya, berjalan-jalan melingkarinya, mengibaskan belalainya, dan mengeluarkan suara kasih sayang seakan mengatakan, “I’ll be there for you, cause you’re there for me too.”

Apalagi jika ada anggota kelompoknya mati. Mereka bisa duduk menangis di samping gajah yang tak bernyawa selama berminggu-minggu. Bagaimana perasaan mereka jika habitatnya dirusak dan akhirnya banyak yang mati kelaparan?

Tak hanya rasa empati dan kepedulian tinggi, mereka juga dikenal memiliki daya ingat tinggi. Sebuah penelitian menemukan kawanan yang dipimpin gajah betina tua langsung meninggalkan daerah kekeringan untuk mencari air dan banyak anggota kawanannya selamat. Dari hal tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa gajah betina tersebut ingat kejadian kekeringan yang pernah terjadi dan tahu apa yang harus dilakukan. Bagaimana paniknya mereka jika tak bisa berpindah ke tempat yang lebih baik?

Di Hari Binatang Sedunia ini kita diingatkan bahwa tidak ada kehidupan yang lebih penting dari yang lain. Kehidupan manusia penting, begitu pula kehidupan makhluk hidup lainnya seperti gajah. Pembangunan untuk kesejahteraan rakyat seperti PLTA itu penting. Namun seharusnya tidak mematikan kehidupan lainnya. Pasti ada jalan lain yang dapat mensejahterakan seluruh kehidupan di bumi ini.

The world is cruel. But you don’t have to be,” kata Temple Grandin. Dunia ini sungguh kejam, tetapi kita tidak harus turut menjadi kejam. Bantu gajah-gajah kita hidup tenang di Tampur dengan minimal menjadi penandatangan dan penyebar petisi di bawah ini.

Genevieva Misiatini Oetomo

download.jpeg

20 tahun yang lalu saat anaknya, Bimo Petrus, izin meninggalkan kuliahnya di Surabaya untuk menjadi mahasiswa dan aktivis di Jakarta, Ibu Misiati terus melarangnya. Namun suaminya, Pak Oetomo Raharjo (Tomo), justru memberi izin.

"Kalo itu pilihanmu, baik dan benar, berangkatlah kamu. Selama imanmu masih jernih, sekecil apapun kamu, pasti diselamatkan oleh Tuhan," pesan Pak Tomo saat Bimo pamit. Pak Tomo bermaksud memberikan dukungan moral, doa dan semangat untuk perjuangan Bimo. Untuk perubahan yang Bimo inginkan di negeri ini. Sebaliknya, Ibu Misiati terus menahan Bimo agar tidak pergi. Tetapi Bimo tetap pergi dan tak pernah kembali.

Perubahan besar itu terjadi, membawa kebaikkan dan kemewahan untuk negeri ini. Kita semua sedang menikmati kemewahan itu, seperti kebebasan mengkritik pemerintah atau sesederhana menulis di wall Facebook kita ini tanpa rasa takut. Sayangnya, kita harus mengorbankan Bimo dan teman-teman seperjuangan Bimo. Bahkan kita harus mengorbankan para orang tua yang kehilangan anak tersayang mereka. "Separuh usiaku untuk membesarkan anakku. Separuh jiwaku terus sepi menunggu dia kembali..." kata Ibu Misiati di sela-sela perjuangannya mendapatkan anaknya kembali.

Hari ini Ibu Misiati telah berpulang. Ia tidak perlu lagi berjuang dan menunggu anaknya kembali. Ia sedang memeluknya, melepas rindu dan bercerita betapa selama ini jiwanya terus sepi menunggunya kembali.

Selamat jalan Ibu Misiati. Terima kasih telah membesarkan anak yang mampu mengubah negri ini menjadi jauh lebih baik. Terima kasih atas perjuangannya mendapatkan keadilan selama 20 ini. Selamat beristirahat, biarkan kami yang meneruskan perjuanganmu ini.

Baca juga: "Ayah Bimo Petrus: Saya Bangga Punya Anak Seperti Bimo"

Kesenjangan Sosial Dampak dari Keterbatasan Informasi

Photo Credit: Beritagar

Kita semua sangat yakin bahwa Indonesia adalah negara yang sangat kaya raya untuk dapat mensejahterakan setiap penduduknya, setiap individunya. Masalahnya hanya ketidakmampuan pemerintah dalam memeratakan kesejahteraan sehingga menyebabkan kesenjangan itu terjadi. Dan ketidakmampuan ini berawal dari keterbatasan rakyat menerima informasi.

Pada dasarnya, rakyat dapat sejahtera dimulai dari kemampuannya mengetahui hak-haknya. Sekali rakyat tahu mengenai hak-haknya dan percaya diri untuk memperjuangkannya, maka cepat atau lambat kesejahteraan akan mereka dapatkan. Tetapi jika rakyat tidak memiliki informasi apapun, tidak tahu bahwa mereka memiliki hak, tidak tahu apa yang sedang pemerintah rencanakan untuknya, maka rakyat tidak akan menyuarakan pendapat dan kebutuhannya. Pada akhirnya mereka tidak mendapatkan yang mereka butuhkan dan tidak akan sejahtera. Jadi, bagaimana pemerintah selama ini memberikan informasi kepada rakyatnya?

Zaman Diam dan Menunggu

Awalnya informasi hanya dikuasai oleh pemerintah atau para raja sehingga pengetahuan rakyat hanya bergantung pada para pemimpinnya. Pada zaman kerajaan kuno misalnya, rakyat tidak mengetahui proses rajanya memutuskan akan berperang melawan kerajaan lain? Rakyat hanya tahu saat perang itu telah terjadi. Tak hanya itu, jika rakyat tidak memiliki informasi bahwa akan terjadi perang, mereka tak bisa mempersiapkan diri untuk minimal melarikan diri dan berlindung sebelum perang terjadi. Tidak seperti sekarang, misalkan presiden akan memutuskan menerima ISIS di Indonesia. Sejak jauh hari rakyat pasti sudah mencium niat ini dan proses-prosesnya. Sehingga bagi mereka yang takut dengan ISIS, maka dapat mengambil keputusan untuk melarikan diri dari Indonesia.

Atau pada zaman Belanda, rakyat tidak tahu bahwa pemerintah akan menaikkan pajak. Tak hanya tidak mengetahui proses pemerintah memutuskan kenaikkan pajak dari jauh-jauh hari, rakyat juga tidak mendapat informasi mengenai alasannya. Rakyat hanya dapat menerima. Rakyat hanya menjadi penduduk bisu. Hanya bisa diam, menunggu, dan menerima. Tidak mengetahui apa yang sedang direncanakan sang pemimpin dan apa dampaknya dalam hidup mereka. Tidak seperti sekarang, kita selalu tahu apa yang akan terjadi sehingga kita bisa selalu mengambil keputusan atau menolak sebuah kebijakkan sebelum kebijakkan itu diputuskan.

Zaman Informasi Masih Terbatas dan Dikuasai

Ya, zaman telah berubah dan informasi tidak hanya dikuasai oleh pemerintah saja namun juga media. Pengetahuan rakyat menjadi tak hanya bergantung pada satu sumber saja. Kita jadi mengetahui siapa saja yang sedang ditemui presiden, siapa saja rekan kerja yang dipilih presiden, hingga informasi mengenai kondisi politik di negara lain. Di zaman itu kita mengira kita sudah hidup di zaman yang ideal. Bahwa rakyat akhirnya bisa mendapatkan informasi yang seluas-luasnya karena tidak dikuasai oleh pemerintah saja.

Ternyata tidak. Pada zaman yang jauh lebih modern, zaman Orde Baru, banyak rakyat tidak tahu bahwa pemerintahnya melakukan korupsi besar-besaran dan banyak melanggar hak-hak rakyatnya. Terbukti dari banyaknya orang yang mengira zaman Orde Baru jauh lebih sejahtera dan aman dari pada zaman sekarang. Hal ini disebabkan karena media pun masih dikuasai oleh tak hanya pemerintah, namun juga pengusaha. Rakyat telah diberi informasi yang salah atau terbatas, sehingga menjadi mudah untuk dipengaruhi. Seperti banyaknya pelanggaran HAM pada rezim itu, namun tak ada satu pun media yang berani memberitakannya sehingga rakyat tidak tahu kejahatan itu.

Minimnya informasi yang diterima rakyat ini menyebabkan rakyat tidak memahami bahwa sesungguhnya mereka memiliki banyak hak untuk hidup sejahtera, seperti hak untuk hidup, hak untuk pendidikan, hingga hak untuk bebas berekspresi menunjukkan pilihan politiknya. Keterbatasan informasi ini juga menyebabkan rakyat tidak tahu bahwa sesungguh mereka berhak dan sepatutnya percaya diri untuk meminta hak dan keadilan dari pemerintahnya.

Zaman Informasi Tak Mengenal Batas

Namun 20 tahun lalu mungkin kita tidak menduga, bahwa informasi akhirnya bisa dikuasai oleh kita semua, bahkan tiap-tiap individu! Internet telah membuka informasi tanpa batas. Beruntung pemerintah Indonesia tidak menutup akses itu sehingga informasi tidak dikuasainya dan media saja. Jika dahulu para korban pelanggaran HAM tidak mendapatkan panggung di media untuk mengeluhkan ketidakadilan yang menimpanya, zaman sekarang para korban dapat dengan mudah membuat akun di media sosial untuk menulis atau merekam kesaksiannya lalu menyebarkannya. Kita semua dapat menerima dan menyebarkan informasi dari tangan pertama.

Mengapa Masih Ada Kesenjangan?

Ya, lagi-lagi kita merasa bahwa kita sudah hidup di zaman yang ideal. Namun mengapa masih banyak rakyat tidak sejahtera? Kenapa kesenjangan itu masih tinggi? Mengapa banyak orang tua di Jakarta mampu menyekolahkan anak balitanya di sekolah berbiaya puluhan juga rupiah, sementara orang tua di Asmat tidak mampu memberikan air bersih untuk anak balitanya hingga meninggal sia-sia?

Sebab, walaupun informasi sudah tidak dikuasai oleh kalangan tertentu, tetapi akses informasi itu hanya dinikmati oleh segelintir orang-orang di Pulau Jawa dan kota-kota besar saja. Sisanya, mereka masih seperti hidup di zaman kerajaan kuno. Hanya mampu diam, menunggu, dan menerima. Seperti ibu-ibu di Asmat yang tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk pergi mengobati anaknya dengan gratis. Mereka juga tidak tahu bahwa mereka bisa menyampaikan kebutuhannya ke pemerintah, mengenai kesulitan menerima pasokan makanan bergizi atau mengenai puskesmas di daerah mereka tutup akibat kecilnya gaji dokter dan perawat di sana. Informasi-informasi dari tangan pertama rakyat Papua seperti ini sangat dibutuhkan kita semua, khususnya pemerintah. Namun sayangnya, setelah banyaknya bayi meninggal di Asmat, baru pemerintah memberikan bantuan karena diungkapkan pertama kali oleh Keuskupan Agats. Sehingga jika Keuskupan Agats tidak melaporkannya, maka pemerintah tidak akan datang membantu.

Inovasi Harus Berangkat dari Niat Membangun dan Mendengarkan

Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang haus masukan. Dan jika mereka haus masukan, maka mereka akan menciptakan inovasi yang dapat memudahkan rakyatnya menyampaikan -tak hanya- masukkan, tetapi juga keluhan dan kritikan untuknya.

Di zaman di mana informasi sudah tiada batas, pemerintah seharusnya memastikan informasi tiada batas itu sampai ke setiap rakyatnya, setiap individunya. Tidak hanya untuk mereka yang hidup di kota, tetapi juga untuk mereka yang hidup di pedalaman. Minimal pastikan setiap desa memiliki gedung informasi untuk mengakses informasi.

Tak hanya itu, pastikan mereka memiliki akses untuk mengirimkan masukan, keluhan, dan kritikannya kepada pemerintah secara langsung. Buatkan sistem agar semua kiriman pasti diterima dan ditindak-lanjuti.

Jika ini semua terjadi, maka kesenjangan informasi itu tiada dan jika kesenjangan informasi tiada, maka kesenjangan kesejahteraan pun ikut tiada. Karena pemerintah dapat secara langsung menerima masukan dari rakyatnya dan akhirnya rakyat menerima apa yang dibutuhkannya.

40 Jam Sebelum Jokowi Menemui Korban Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu dan Pendapat Saya

Selasa, 29 Mei 2018

Sebanyak 22 ahli hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) mendapat undangan untuk Dialog Hukum dan HAM bersama Presiden Jokowi di Istana Merdeka pada Rabu, 30 Mei 2018 pukul 16.00 WIB.

Rabu, 30 Mei 2018

Para undangan hadir di Istana Merdeka untuk berdialog dan berbuka bersama Jokowi. Perlu dicatat, usai berbuka, Wiranto meninggalkan acara. Tidak seperti Jokowi dan lainnya, yang tetap kembali ke acara untuk berdialog usai sholat Maghrib.

Walaupun demikian, dialog tetap berjalan. Namun sejak awal dialog berbentuk pujian kepada Jokowi. Sampai akhirnya Jokowi memotong dialog dan meminta para undangan untuk memberi masukan atau bahkan kritikan. Walaupun demikian, masukan yang datang tetap sebuah pujian dan tidak ada kritikan.

Sampai di penghujung acara, saat dialog sudah ditutup oleh Koordinator Staf Khusus, Teten Masduki, Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, meminta diberi kesempatan berbicara yang terakhir. Jokowi setuju dan mempersilakan Usman menyampaikan beberapa hal:

“Situasi penegakan HAM di tanah air kita bermasalah. Visi dan misi HAM dalam Nawacita tidak satu pun dijalankan. Tidak ada progress Jaksa Agung menyidik kasus HAM berat past/present. Atau minimal perbaiki hasil penyelidikan Komisi Nasional (Komnas) HAM. Tidak ada penghukuman atas kasus-kasus pelanggaran HAM yang baru, seperti kasus Munir dan Novel Baswedan.

Indeks demokrasi kita merosot. Lihat saja indeks Freedom House, Indonesia bermasalah dalam kebebasan sipil, serangan terhadap minoritas agama seperti Ahmadiyah, atau diskriminasi seperti GKI Yasmin, dan perlakuan tidak manusiawi terhadap minoritas seksual seperti waria. Lihat juga indeks Economist Intelligent Unit: Indonesia menurun dalam proses electoral dan pluralism, termasuk salah satunya disebabkan oleh kasus pemenjaraan Ahok. Bahkan menurut data Pemerintah sendiri juga begitu: Biro Pusat Statistik mencatat indeks demokrasi Indonesia merosot dari 72 ke 70.

Khusus Papua, juga demikian. Pemeritah kerap mengatakan masalah HAM di Papua cuma hak sipil dan politik, bukan ekonomi sosial budaya (ekosob). Padahal sama bermasalahnya. Baca laporan IPAC (Institute for Policy Analysis of Conflict), upaya bentuk Tim Terpapu Papua itu hanya merupakan pencitraan atas kritik negara pasifik dari pada sebuah upaya serius untuk keadilan. Lihat juga liputan majalah TIME. Mereka masih menyebut Papua sebagai killing field pada 2014, dan menulis laporan serius tentang kematian dan kemiskinan di Papua pada 2017. Bahkan PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa) yang berkunjung ke Indonesia, termasuk Papua, telah menemukan banyaknya masalah HAM bidang ekosob, seperti hak atas kesehatan dan hak atas pangan. Laporan mereka akan diluncurkan pada Juni dalam sidang Dewan HAM di Jenewa.

Terakhir, kajian para sarjana juga memperlihatkan kondisi demokrasi dan HAM yang merosot. Menurut mereka, ini disebabkan oleh tiga hal, yaitu nasionalisme berlebihan, sentimen sempit atas nama moralitas agama, dan terakhir adalah gencarnya proyek pembangunan yang memang dibutuhkan tetapi dijalankan dengan cara-cara melanggar HAM.

Langkah konkret pertama, untuk masalah HAM masa lalu, Presiden harus temui Aksi Kamisan. Presiden sudah sering datang ke Parpol, terakhir adalah PKPI (Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia), tapi mengapa tidak bisa ke Aksi Kamisan?

 Jika memang serius, tunjukkan komitmen Nawacita itu dengan menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu. Memang tidak mudah. Dalam kasus 1965, presiden dituduh komunis dan pro PKI (Partai Komunis Indonesia). Tapi itu justru karena pemerintah hanya fokus pada satu sisi dari 65. Kalau mau serius, maka selesaikanlah semua kasus pelanggaran HAM. Kalau khawatir mendapat tekanan dari kelompok islam, selesaikan lah kasus Tanjung Priok 1984, di mana banyak orang Islam menjadi korban. Selesaikan lah kasus Talangsari (Lampung) 1989, di mana banyak korbannya merupakan umat muslim. Selesaikan lah kasus Aceh, di mana ribuan -atau bahkan tak terhitung lagi- muslim yang menjadi korban. Selesaikan lah kasus-kasus di Papua, di mana banyak orang nasrani menjadi korban. Selesaikan lah kasus tragedi Trisakti, Semanggi, Mei, Penculikan, dan seterusnya.

Kedua, selesaikan kasus pembunuhan Munir tahun 2004 dan serangan terhadap Novel tahun 2017.

Terakhir, ketiga, saya ingin memberitahukan bahwa pada 21 Juni depan, Amnesty International Indonesia akan meluncurkan laporan penelitian tentang pembunuhan ekstrayudisial (pembunuhan di luar hukum) yang terjadi di Papua selama 8 tahun terakhir. Ada 69 kasus. Dari semuanya itu, tak ada satu pun kasus yang dibawa ke pengadilan umum. ZERO JUSTICE.

Demikian Pak Presiden. Terima kasih.”

Menurut Usman, saat ia menyampaikan kritikan tersebut kepada Jokowi, Jokowi diam mendengarkan, sesekali menganggukkan kepalanya dan bahkan mengakui dirinya belum menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat. Jokowi menanyakan mengenai pertemuan dengan korban pelanggaran HAM masa lalu. Jokowi juga merasa selama ini sudah berusaha menerima, tapi menurutnya keluarga korban tidak pernah mau (Hari Kamis 7 Desember 2017 lalu, keluarga korban meminta Jokowi untuk hadir dalam Aksi Kamisan hari itu. Namun Jokowi balik mengundang korban untuk menemuinya. Tapi sayangnya, Jokowi meminta korban untuk datang ke Istana Bogor, itu berarti para korban dan keluarga korban harus meninggalkan Aksi Kamisan mereka yang sudah berjalan ke-517. Mereka memilih untuk tetap menjalankan aksi dan tidak datang menemui Jokowi).

“Kalau benar Bapak mau dan serius mau bertemu dengan korban Aksi Kamisan, kita agendakan saja,” jawab Usman kepada Jokowi.
“Kalau besok bagaimana?” Tanya Jokowi.
“Bagus itu, sekalian besok adalah hari Kamis, Bapak sekalian datang ke Aksi Kamisan saja, menemui para korban disana.”
“Ah saya tidak mau gagah-gagahan.” jawab Jokowi.

Saat ditanya apakah kemudian Jokowi menjawab kritikannya dengan defensive, Usman menjawab, “Tidak.” Justru sebaliknya, usai foto bersama, Jokowi memanggil ajudannya agar berkoodinasi dengan Usman perihal penjadwalan. Kemudian Jokowi meminta Teten untuk mempersiapkan pertemuan itu. Saat mempersiapkan, usai pertemuan, Usman meminta diberi undangan untuk 20-an orang. Mereka pun setuju. Selesai pertemuan, beberapa orang seperti Hendardi, Yenti Garnasih dan juga Usman bertemu media yang memang terbiasa melakukan doorstop. Yenti memberi pengantar tentang niat Jokowi menemui korban yang kerap Aksi Kamisan. Media mulai memberitakannya. Banyak yang mengira Jokowi akan datang ke Aksi Kamisan, dan memang itu merupakan permintaan awal Usman. Tetapi yang utama adalah pertemuan, bukan lokasi. Sebuah momen yang ditunggu para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM sejak 2007 berdiri setiap hari Kamis di depan istana.

Malam harinya, Usman menghubungi Sumarsih, Suciwati, Koordinator KontraS Yati Andriyani, dan Ketua YLBHI Asfinawati. Ada dinamika perbedaan pandangan tentang apakah pertemuan itu akan positif dan apakah pertemuan itu sebaiknya di istana atau di lokasi Aksi Kamisan. Disepakati bahwa keputusan itu diserahkan kepada korban. Bu Sumarsih dan tim Amnesty International Indonesia mengabari para korban dan keluarga korban dari tujuh kasus pelanggaran HAM masa lalu agar datang dalam pertemuan esok harinya untuk membahas. Tujuh kasus tersebut antara lain Kasus Tragedi 1965, Kasus Tanjung Priok 1984, Kasus Talangsari 1989, Kasus Mei 1998, Kasus Trisakti 1998, Kasus Semanggi 1998, dan Kasus Penghilangan Paksa 1998.

Kamis, 31 Mei 2018

Sejak malam Kamis hingga Kamis pagi, perdebatan itu jelas ada. Ada beberapa korban yang setuju untuk menemui Jokowi dan ada pula yang pesimis merasa tidak ada gunanya. Keadaan itu dipersulit saat Protokol Kepresidenan, Jessy, mengabari Amnesty International Indonesia bahwa Jokowi mengundang para korban pada pukul 12.00 dan bahkan dimajukan menjadi pukul 11.00 WIB siang. Ini membuat para korban keberatan, karena kabar sebelumnya disepakati akan berlangsung pukul 16.00 sore sesuai waktu Kamisan. Mereka juga mengharapkan Jokowi mendatangi mereka di Aksi Kamisan, bukan mereka mendatangi Jokowi di istana, apalagi menuruti waktunya.

Pukul 09.00 WIB pagi, keberatan ini disampaikan kepada Jessy, namun Jessy mengatakan walau sulit untuk diubah waktunya, tapi ia akan menanyakannya. Pada saat itu juga, para korban sudah mulai mendatangi kantor Amnesty International Indonesia. Bahkan para korban Talangsari datang jauh-jauh ke Jakarta sejak dini hari. Jika pertemuan ini dibatalkan, maka akan membuang-buang waktu dan tentu saja mengecewakan mereka.

Sekitar pukul 10.00 WIB pagi, telepon dari Jessy datang lagi, mengabari bahwa mereka bisa mengulur pertemuan menjadi pukul 12.30 WIB. Namun lagi-lagi kesepakatan dari korban belum ada, apakah tetap mau menemui presiden di istana atau tetap ingin presiden datang ke Aksi Kamisan. Situasi ini juga menjadi sulit karena belum seluruh perwakilan korban dapat berkumpul di kantor Amnesty. Tim Amnesty meminta presiden untuk memahami keadaan dan dapat mengulur waktu lagi.

Pukul 11.00 WIB siang, telepon Jessy datang lagi dan mengabari, Jokowi mau mengulur jadwal pertemuan dengan korban menjadi pukul 14.00 WIB. Kabar itu melegakan. Paling tidak korban dan bertemu dahulu, menyepakati beberapa hal, mempersiapkan dokumen, dan bersama-sama memiliki waktu luang untuk menempuh perjalanan ke istana.

Pukul 12.00 WIB siang, para korban (dari tujuh kasus pelanggaran HAM masa lalu) beserta Usman Hamid berkumpul dan seluruh perwakilan korban pelanggaran HAM masa lalu yang hadir sepakat untuk hadir menemui Jokowi dan menyampaikan dua hal, yaitu pertama, meminta Jokowi untuk memberi pengakuan adanya peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu. Sebab, jika presiden sudah memberi pengakuan, maka artinya negara semakin jelas memiliki tanggung jawab menyelesaikannya. Kedua, meminta Jokowi agar mendesak Jaksa Agung untuk menyidik kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu bersama Komnas HAM dan menyelesaikannya. Selain itu, korban juga akan meminta Jokowi untuk ikut dalam Aksi Kamisan usai menemui mereka. Mereka sangat berharap ada presiden yang akan hadir dalam Aksi Kamisan, untuk menjadi simbol bahwa presiden, sebagai kepala negara, mengakui adanya pelanggaran HAM masa lalu.

Pukul 13.00 WIB siang, dari kantor Amnesty International Indonesia, para korban bersama-sama menuju ke istana merdeka.

Pada waktu yang hampir bersamaan, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) dan Suciwati Munir menerbitkan siaran pers ini.

Pukul 14.30 WIB, para korban menemui Jokowi di Istana Merdeka. Usman Hamid memilih untuk mempersilakan korban saja yang menemui Jokowi dan dirinya menunggu di luar Sambil menunggu, ia mengusahakan agar beberapa korban tambahan dapat turut menemui Jokowi. Para korban itu antara lain keluarga korban Mei 1998 yaitu Magdalen, keluarga korban penembakan mahasiswa di Trisakti yaitu R. Mulia Awangga (adik alm. Elang Mulia Lesmana), keluarga korban penembakan dalam Tragedi Semanggi II yaitu Liana (adik Yap Yun Hap, mahasiswa UI yang menjadi korban penembakan ), keluarga korban penghilangan paksa yaitu Nowi (adik dari Ucok Munandar Siahaan, yang dihilangkan sejak 1998), dan termasuk salah seorang presiden mahasiswa Ryan Israyudin. Usman juga mengupayakan agar Ahmad Sajali, aktivis muda yang biasa mengurus Aksi Kamisan untuk ikut masuk, dengan meminjamkan batik dan celana bahan. Menjelang menit-menit dimulainya pertemuan, dua orang staff KSP (Kantor Staf Presiden) Ratna dan Jimi keluar dan meminta Usman ikut ke dalam. Dua orang Paspampres sempat berdebat apakah mengizinkan Usman masuk, mengingat posisi kordinator acara tapi mengenakan celana jeans. Namun Usman tetap menunggu bersama  Rikky, Amerta, Haeril, Jali dan Magdalen hingga akhirnya ke lokasi Kamisan.

Pukul 16.30 WIB, para korban selesai menemui Jokowi dan mereka menyeberang jalan untuk menghadiri Aksi Kamisan. Sayangnya Jokowi tidak turut menyeberang dan hadir dalam aksi.

Di dalam Aksi Kamisan ke-540 ini, Ibu Sumarsih menyampaikan beberapa catatan usai pertemuannya dengan Jokowi. Pertama, Ibu Sumarsih menyatakan bahwa kedatangan dirinya dan para korban untuk menemui Jokowi adalah bentuk penekanan terhadap Jokowi.

Kedua, didampingi Johan Budi, Teten, Moeldoko dan beberapa staf, Jokowi memulai dialog dengan menyatakan sudah mendengar aspirasi Aksi Kamisan dan mencari jalan keluar secara yudisial dan non-yudisial.

Ketiga, setiap kasus diwakili oleh para korban, antara lain: Kasus Trisakti diwakili Ibu Lasmiyati, Kasus Mei 1998 diwakili Ibu Maria Sanu, Kasus Penghilangan Paksa diwakili Pak Paian, Kasus Talangsari diwakili Pak Edi, Kasus Tanjung Priok diwakili Pak Syaiful Hadi, Tragedi 1965 diwakili Pak Tumiso, dan Kasus Semanggi I - II diwakili Ibu Sumarsih.

Ketiga, sebelum korban bicara, Ibu Sumarsih menyerahkan draf Surat Pengakuan Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia dan surat kepada presiden tentang Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat yang pada 10 Tahun Aksi Kamisan dijadikan sebagai materi diskusi.

Keempat, tanggapan Jokowi usai korban bebicara diantaranya: akan memerintahkan Jaksa Agung untuk berkoordinasi dengan Komnas HAM dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam); akan mempelajari berkas yang diterima; meminta para korban agar mengejar-ngejar KSP Moeldoko untuk meminta progressnya, menjanjikan korban dapat mengajukan pertemuan kembali atau akan mengundang para korban lagi. Presiden juga menanyakan mengenai Wasior Wamena.

Selain itu, dalam Aksi Kamisan, salah satu korban Kasus Talangsari, Bapak Edy, berorasi menceritakan pertemuannya dengan Jokowi. Katanya, Moeldoko sempat mengatakan bahwa presiden memiliki banyak pekerjaan, tidak hanya pelanggaran HAM, jadi korban harus sabar. Bapak Edy mengaku sangat kecewa mendengar pernyataan Moeldoko tersebut.

Pukul 17.30 WIB sore, Aksi Kamisan ke-540 selesai. Sayangnya Jokowi belum menjadi presiden pertama yang hadir dalam aksi ini dan mengakui adanya pelanggaran HAM masa lalu (kecuali Gus Dur saat mengakui adanya pelanggaran HAM di Papua). Sehingga pada hari Kamis minggu depan, para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM masih tetap menyelenggaran Aksi Kamisan ke-541 dan seterusnya. Aksi Kamisan akan terus digelar sampai keadilan itu datang.

***

Pendapat Saya

Pertama, periode pertama dalam kepemimpinan adalah periode yang sulit. Sulit karena bebannya tidak hanya menjalankan kerja namun juga memastikan untuk dapat memimpin kembali di periode kedua. Sehingga saya memahami mengapa Jokowi tidak kunjung tegas dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. Maka saya akan menunggu ketegasan Jokowi di periode terakhirnya, untuk serius, tegas, dan cepat dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu. Saya juga menunggu Jokowi untuk dapat tegas menindak mereka yang melanggar di masa kini. Namun jika ia tetap tidak dapat serius dan tegas menyelesaikan kasus-kasus yang melanggar kemanusiaan ini, maka saya akan menjadi yang paling depan menyatakan bahwa Jokowi gagal.

Kedua, pertemuan Jokowi dengan para ahli hukum dan HAM mungkin tidak spesial. Namun menjadi spesial saat ia memotong dialog yang berisi pujian untuknya dan justru meminta untuk diberi masukan dan kritikan. Ia juga tidak defensive saat dikritik oleh Usman Hamid mengenai kegagalannya dalam menjalankan Nawacita. Sebaliknya, ia mendengarkan dan mengakui dirinya belum menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat. Ini menunjukkan niat dia dalam menyelesaikan permasalahan hukum dan HAM serta menunjukkan kebesaran hatinya untuk mau mengakui kekurangannya agar berusaha lebih baik lagi.

Ketiga, saat acara sudah selesai, Jokowi justru memanggil Usman kembali untuk mengatakan ingin bertemu para korban. Jokowi pun dengan cepat memberikan opsi “besok” untuk bertemu dengan korban. Ia cepat dan tidak bertele-tele. Ia juga fleksibel. Ia menurut saat Usman meminta undangan dapat diperbanyak menjadi 20 undangan. Ia bahkan bersedia fleksibel memberikan waktunya untuk para korban. Saat mengundang bertemu pukul 11.00 siang namun korban tidak menyetujuinya, Jokowi bersedia mengulur waktunya menjadi 12.30. Namun korban masih keberatan dan belum mempersiapkan dokumen, lalu Jokowi bersedia mengulur waktu kembali untuk bertemu pukul 14.00. Walau pun tetap tidak sesuai dengan keinginan para korban untuk bertemu pukul 16.00 di Aksi Kamisan, namun niat Jokowi untuk mengulur waktunya agar tetap bisa bertemu dengan korban pantas dihargai.

Keempat, banyak yang tidak tahu, Jokowi bukan presiden pertama yang menemui para korban pelanggaran HAM dari Aksi Kamisan. Sebelumnya, tahun 2008, SBY mengundang para korban untuk bertemu di istana. Awalnya KontraS mengundang SBY untuk hadir dalam ulang tahun KontraS yang ke-10, namun SBY justru mengundang mereka dan korban ke istana. Jadi bukan, Jokowi bukan presiden pertama menemui korban.

Kelima, Jokowi dapat menjadi yang pertama, jika ia hadir ke Aksi Kamisan, memeluk para korban, dan akhirnya atas nama negara mengakui adanya pelanggaran-pelanggaran HAM masa lalu kemudian dengan rendah hati diakhiri dengan permohonan maaf kepada para korban. Mungkin tidak banyak yang tahu, bahwa pengakuan itu saat penting bagi para korban, karena paling tidak mereka dapat bernafas lega, bahwa selama ini mereka memang benar dan dibukakan pintu untuk memulai proses keadilan. Permintaan maaf dengan kerendahan hati dari seorang presiden itu juga sangat penting, karena paling tidak para korban dapat merasakan kedamaian. Saya sangat berharap masyarakat gigih mendukung Jokowi untuk menjadi yang pertama dalam memberi keadilan dan kedamaian bagi para korban yang puluhan tahun menantinya. Semangati Jokowi agar berani. Pastikan dia tahu kita selalu mendukungnya dan kita akan gigih membelanya jika ia berani. Karena sejarah menunjukkan bahwa rakyat selalu ada untuk para pemimpinnya yang pemberani tetapi diperlakukan tidak adil.

Keenam, saya memang kecewa kepada Jokowi, mengapa ia masih memberikan jabatan untuk Wiranto, mengapa ia tidak cuek saja datang ke Aksi Kamisan, mengapa ia tidak memberi waktu yang lebih banyak untuk menemui para korban. Saya juga mengapresiasi Jokowi, bagaimana ia mampu mendengarkan, mampu mengakui kesalahan, cepat merespon kritikan, bersedia memberikan waktu dengan fleksibel, dan berhati-hati agar langkahnya bukan sebuah pencitraan. Namun itu penilaian saya, saya yang bukan seorang korban. Sehingga apapun yang terjadi, hanya korban yang berhak menilai dan saya akan selalu di belakang mereka. 

"Saya Tak Salah, Jadi Saya Tak Kapok"

Sri Sulistyawati.jpg

(Find English translation below)

Saya menyesal setengah mati. Ingin rasanya kembali ke hari itu, tepatnya saat International Women’s Day. Saat saya menelpon rumah sakitnya dan menerima kabar baik bahwa ia sudah sehat, sudah kembali ke panti jompo tempat ia tinggal. Seharusnya saya langsung bergegas ke panti jomponya yang sangat dekat dengan kantor saya. Datang menemuinya, memeluknya, menggengam tangannya sambil mendengarkan kisahnya, mempelajari perjuangannya, meniru keberaniannya, dan akhirnya pulang untuk menulis lalu menyebarkan kisahnya. Seharusnya saya langsung menemuinya sebagai bentuk solidaritas sebagai sesama perempuan, sesama penulis. Tapi betapa tololnya saya yang selalu mengira ada hari esok. Maka hari ini - hari yang selalu saya anggap “hari esok” - pun datang. Hari ini ia meninggal.

Ia adalah korban kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia tahun 1965. Ia seorang wartawan Suluh Indonesia Muda yang dituduh memiliki hubungan dekat dengan Soekarno maupun terlibat Gerwani alias komunis. Ia dipenjara dan disiksa selama 11 tahun agar mengakui keterlibatannya. Padahal ia hanya lah seorang penulis seperti saya. Seorang penulis yang memiliki kesempatan untuk dekat dan mewawancari presiden. Namun ternyata kesempatan dan bakatnya membuat dirinya bernasib buruk. Harus melewati hidup berpindah-pindah, kehilangan suaminya yang dieksekusi, ditangkap, disiksa, dipenjara belasan tahun hanya karena menulis. Nasibnya jauh dari nasib saya yang masih disini, masih hidup tenang dalam kemewahan yang saya sebut “kebebasan berekspresi.” Dan saya - yang sangat beruntung ini - telah melewati kesempatan untuk berada di sisinya, menjadi temannya. Tak hanya sebagai pendengar, namun juga sebagai pemberi konfirmasi bahwa ia tidak sendiri dan ia tidak salah. Saya melewati kesempatan itu dan saya tidak akan pernah memaafkan diri saya sendiri.

Namanya Sri Sulistyawati, biasa dipanggil Eyang Sri. Hari ini Eyang Sri meninggal di usia 78 tahun. Bertahun-tahun ia berjuang mendapatkan keadilan, namun di hari ia meninggal pun ia belum juga mendapatkannya. Namun saya pun yakin Eyang Sri meninggal dengan tenang karena ia sudah berjuang. Apapun masalahnya, apapun hasilnya, jika kita sudah berusaha dan berjuang kita tidak akan menyesal. Dalam sebuah wawancara dengan CNN ia pernah berkata, “Saya tak bersalah, jadi saya tak kapok berorganinasi.” Paling tidak ia tahu ia tak bersalah dan paling tidak ia hidup dalam keberanian tanpa penyesalan. Dan itu membuat saya sedikit lega. Rest in peace, Eyang Sri. Saya berjanji akan menulis tentangmu lagi.

                                                                            ***

I regret it. I want to go back to that day, on the International Women's Day. When I called the hospital and received the good news that she was well, she just returned to the nursing home where she lived. I should have rushed to her nursing home, near my office. I should have come to her, hug her, hold her hand while listening to her story, understand her struggle, learn from her courage, and in the end write and spread her story. I should have come to her as a solidarity between women, between writers. But I am such a fool who always thought there’s always a tomorrow. So today - the day that I called ”tomorrow" - came. Today she passed away.

She is a victim of  human rights violations in 1965. She is a journalist of the Suluh Indonesia Muda who was accused of having close relations with President Sukarno and involved Gerwani or communist. She was jailed and tortured for 11 years to “confess” her involvement in 1965 tragedy. Although she was just a writer like me. A writer who has the opportunity meet and interview the president. But turned out the opportunity and her talent are a bad luck for her. She must go through a sedentary life, losing her husband who was executed, she was arrested, tortured, jailed for years just because of her writing. Her fate is far from mine, who is still here, still living in luxury I called “freedom of expression. “And I - this very lucky one - has passed the chance to be by her side, to be her friend. Not only to listen and understand her, but also to give her a confirmation that she is not alone and she did nothing wrong. I passed that opportunity and I will never forgive myself.

Her name is Sri Sulistyawati, we called her Eyang (Grandma) Sri. Today Eyang Sri died at the age of 78 years old. For years she fought for justice and even on the day she died she had not got it. But I am sure Eyang Sri died peacefully because she has tried, she stood up for herself. Whatever the case, whatever the outcome, if we have tried and fought for it, we will not regret it. In an interview with CNN she once said, "I did nothing wrong, so I am not afraid to be active in organizations again.“ At least she knows she did nothing wrong and at least she lives in courage without regret. And it made me a little relieved. Rest in peace, Eyang Sri. I promise to write about you again.

When a Boy Tried to Impress a Girl and Became a Global Movement

225035.jpg

(Find English translation below)

Ini semua dimulai di Polandia, saat seorang cowok remaja mencoba untuk mengesankan seorang cewek taksirannya. Mereka bertemu di sebuah festival dan si cewek menceritakan kepadanya tentang sebuah festival 24 jam di Afrika, di mana orang-orang bersama-sama menulis surat protes kepada pemerintah. Terinspirasi oleh kisahnya - dan ingin bertemu lagi dengan si cewek - dia mengundangnya ke grup Amnesty setempat, di mana mereka memutuskan untuk melakukan hal yang sama.

Ide itu mengesankan dan dalam setahun, Write for Rights (Menulis untuk Hak Asasi), menjadi fenomena dunia. Itu tahun 2002. Hari ini, Write for Rights adalah acara hak asasi manusia terbesar di dunia, dan untuk tujuan baik. Selama bertahun-tahun, kampanye ini telah membantu membebaskan setidaknya 48 orang yang dipenjara dengan salah. Itu artinya ada 48 kehidupan yang akhirnya diperbarui dan mendapatkan perubahan.

Yecenia Armenta (gambar di atas) adalah salah satu cerita selama 15 tahun terakhir. Dia dibebaskan dari penjara pada bulan Juni 2016. Awalnya dia ditahan pada 10 Juli 2012, dia dipukuli, mendapatkan penyiksaan hingga hampir mati lemas dan diperkosa selama 15 jam, dipaksa untuk "mengaku" terlibat dalam pembunuhan suaminya. Para pendukung Amnesty pun mengambil tindakan dengan bergabung dalam 300.000 aksi Stop Torture (Hentikan Penyiksaan) dan Write for Rights dari kami untuk Yecenia. "Ketika saya menerima semua surat ini, surat yang mengatakan bahwa saya tidak sendirian,” katanya, “Itu membuat saya merasa lebih baik. Dan saya berpikir: 'Ya, itu benar, saya tidak sendirian.'" Terima kasih kepada jutaan pendukung seperti Anda di seluruh dunia.

Terkadang sebuah surat dapat mengubah hidup seseorang. Itulah premis dari Write for Rights, kampanye penulisan surat Amnesty.

Baca cerita lainnya di: https://www.amnesty.org/…/11/15-big-wins-for-write-for-rig…/

***

It started in Poland with a young man trying to impress a young woman. He met her at a festival and she told him about 24-hour events she’d been to in Africa, where people wrote letters of protest to governments. Inspired by her story – and wanting to see her again – he invited her to his local Amnesty group where they decided to do the same thing.

The idea caught on and within a year, Write for Rights grew into a global letter-writing phenomenon. That was 2002. Today, Write for Rights is the world’s biggest human rights event, and with good cause. Over the years, the campaign has helped free at least 48 people from wrongful imprisonment. That’s 48 lives renewed and transformed.

Yecenia Armenta (pictured above) is one of the story from the last 15 years. She was freed from prison in June 2016. Detained on 10 July 2012, she was beaten, near-asphyxiated and raped during 15 hours of torture until she was forced to “confess” to being involved in her husband’s murder. Amnesty supporters took some 300,000 actions for her as part of our Stop Torture and Write for Rights campaigns. “When I receive all these letters saying that I’m not alone,” she said, “it makes me feel great. And I think: ‘Yes, it’s true, I’m not alone.” Thanks to millions of actions by people like you in almost every part of the world.

Sometimes a letter can change someone’s life. That’s the premise of Write for Rights, Amnesty’s global letter-writing campaign.

Read other stories here: https://www.amnesty.org/…/11/15-big-wins-for-write-for-rig…/

LGBT Bukan Penyakit

Bagi Anda yang masih saja seenaknya melabeli LGBT sebagai penyakit, tolong sempatkan membaca buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa di Indonesia (terbitan Departemen Kesehatan RI dan World Health Organization PBB). Buku bisa dicari di perpustakaan universitas ternama di Indonesia, salah satunya Universitas Gadjah Mada. Bahkan ada beberapa PDF-nya jika dicari di Google. Buku yang ditulis berdasarkan temuan ilmiah (bukan sekedar pendapat tanpa bukti) mengatakan orientasi homoseksual tidak dianggap sebagai gangguan. Selain itu, buku diagnosis ini menyetarakan homoseksualitas dan biseksualitas dengan heteroseksualitas. Jadi jangan asal bicara bahwa homo itu penyakit.

Anda yang kerap melecehkan LGBT karena takut “tertular penyakit” hanya termakan isu orang-orang tak berilmu, tidak berbicara sesuai fakta. Jika Anda tidak terlahir memiliki orientasi seksual LGBT, Anda tidak akan pernah terpengaruh menjadi LGBT. Anda siapa bisa mencap orang lain gila atau berpenyakit butuh diobati jika Anda bukan seorang dokter penyakit jiwa atau psikolog? Jika Anda seorang muslim, ingat, Allah meminta kita untuk membaca. Ingat juga bahwa Allah juga meninggikan derajat orang yang berilmu.

Jika Anda merasa hanya ingin menjalankan moral sesuai agama dan keyakinan, jalankan lah untuk Anda sendiri. Tidak ada yang pernah melarang. Itu hak Anda. Tapi bukan hak Anda untuk melarang-larang hidup individu lain dan melecehkan mereka.

Postingan terkait:
Dian Paramita - Gay
Dian Paramita - A Mother of Gay
Dian Paramita - Masalah Diskriminasi: Anda Massery atau Lorch?
Dian Paramita - Gay, Lesbian, dan Hati Kecil
Dian Paramita - Tak Ada Cinta untuk yang Berjiwa Beku

Tak Ada Cinta untuk yang Berjiwa Beku

Ada banyak jiwa yang kesulitan mencari cinta. Sounds cheesy but it's true. Jutaan manusia di dunia ini banyak yang tersesat dan patah hati. Lagu-lagu yang tercipta di dunia mayoritas tentang cinta. Karena bagaimanapun juga, mencari cinta adalah pekerjaan yang sulit. Tapi orang selalu menganggapnya remeh. Dikira ini masalah sepele. Padahal tidak, bisa jadi ini masalah seumur hidup kita.

Jadi saat ada dua jiwa akhirnya bertemu dan saling membahagiakan, mengapa kau tak mampu ikut berbahagia untuknya? Mengapa kau tak mampu menerimanya hanya karena caranya berhubungan seks? Mengapa kau tidak mampu memahami bahwa seks hanyalah cara, tetapi sejatinya mereka sedang bertukar cinta dan kasih? Ketidakmampuanmu itu boleh saja kau pelihara. Tapi bukan tanggung jawab kami untuk memahami hatimu yang beku.

PS: Congratulations to my best friend, Nocky! Cannot wait for you and Vincent's wedding day!

WhatsApp Image 2018-04-18 at 17.38.13.jpeg

Postingan terkait:
Dian Paramita - Gay
Dian Paramita - A Mother of Gay
Dian Paramita - Masalah Diskriminasi: Anda Massery atau Lorch?
Dian Paramita - Gay, Lesbian, dan Hati Kecil
Dian Paramita - LGBT Bukan Penyakit

Sampai Kapan Menunggu Polisi Angkat Tangan?

30629181_10156099813321826_8655248606346870784_n.jpg

“You exist only in what you do”

Seperti Munir, Novel ada karena apa yang ia lakukan. Bukan apa yang ia kenakan atau miliki. 

Ia ada karena membuat koruptor terhukum dan jatuh miskin. Ia ada karena ia bekerja keras untuk menjaga hak-hak rakyat. Apa yang ia lakukan membuatnya ada. Sampai-sampai para koruptor yang dibuatnya marah itu ingin meniadakannya.

Tapi sekai lagi, “You exist only in what you do.” Betapa pun para penjahat pecundang itu ingin meniadakannya, keberadaan Novel tidak akan dilupakan, tidak akan tiada. Ia akan selalu ada di dunia sampai kapan pun. Jadi untukmu para pecundang, serangan air keras darimu itu sia-sia. Karena seranganmu tidak membuatnya tiada namun justru berlipat ganda.

PS: Tepat setahun lalu, Novel Baswedan disiram air keras usai shalat Subuh di masjid dekat rumahnya. Sampai saat ini ia harus menjalani perawatan dan operasi. Ia pun harus meninggalkan anak-anaknya dan istirahat sementara dari pekerjaannya, dua hal yang selama ini menjadi hidupnya. Selama satu tahun kasus ini tidak kunjung ada keadilan. Ayo kita dukung Jokowi untuk segera melakukan sesuatu yang lebih signifikan, tanpa menunggu kapolri angkat tangan. Karena sampai kapan kita harus menunggunya angkat tangan? 

Hari ini kita akan berkumpul untuk meminta keadilan bagi Novel. Info lengkap mengenai gerakan ini, cek Instagram: @amnestyindonesia, @kontras_update, dan @sahabaticw. #TikTokNovel#sebelahmata #NovelBaswedan