Rakyat Mampu = Berkorupsi?

Dahulu saat saya sering melakukan aksi sosial, banyak yang mengeluh kepada saya. Mereka mengeluhkan mengenai diri mereka sendiri yang saat itu tidak bisa berbuat banyak dalam melakukan aksi sosial seperti saya. Mereka merasa malu, tapi di sisi lain mereka memang tidak mampu memberikan apapun. Bahkan tenaga dan waktu sekalipun. Karena mereka sudah disibukkan dengan jadwal pekerjaan.

Saya katakan kepada mereka, tidak perlu membuat aksi sosial atau terlibat di dalam salah satunya jika kita memang tidak memiliki waktu, tenaga, atau dana yang cukup. Menjadi warga yang baik dan adil terhadap orang maupun makhluk lain sudah lebih dari cukup dalam melakukan aksi sosial.

Tidak Mengambil Hak Orang Lain

Tidak mengambil hak orang lain terdengar mudah dilakukan dan sebenarnya memang mudah dilakukan. Jika saya bertanya kepada Anda, “apakah Anda mau mengambil hak orang lain?” Seseorang yang dilahirkan dari keluarga yang adil dan bermartabat pasti akan menjawabnya dengan mengernyitkan dahi, “Ha! Ya enggaklah!”

Kita, warga yang berkecupukan, berpendidikan, dan bermartabat, pasti tidak akan mengambil barang milik orang lain. Kita tidak mungkin berniat jahat melihat sendal bagus di depan masjid, melihat rumah tidak terkunci, melihat dompet terjatuh, dan lain sebagainya. Karena sekali lagi, kita tidak mungkin mengambil hak orang lain. Kita tidak mungkin mencuri kekayaan orang lain yang jelas bukan milik kita. Kalaupun jika Anda melakukannya, pasti Anda memiliki gangguan jiwa seperti kleptomania.

Namun masalahnya, mengambil hak orang lain tidak melulu berarti “mengambil” secara harfiah. Tidak melulu ada barang milik orang lain lalu kita curi. Mengambil hak orang lain juga dapat berupa menggunakan trotoar untuk berjualan, menghentikan lalu lintas agar geng motor gedenya lewat duluan, atau yang masing sering terjadi, menggunakan produk-produk subsidi dari pemerintah.

 Subsidi Pemerintah

Guna subsidi pemerintah tentu saja untuk membantu rakyat miskin agar dapat hidup layak. Paling tidak kebutuhan sandang, pangan, maupun papannya tercukupi. Jika tiga pokok kebutuhan rakyat miskin ini tercukupi, maka hidup mereka menjadi layak. Jika hidup mereka menjadi layak, maka kualitas hidupnya pun menjadi meningkat. Mereka menjadi sejahtera. Apa hasil dari kesejahteraan mereka itu? Kehidupan mereka menjadi hampir sama dengan kita, para rakyat menengah ke atas. Jika kesejahteraan si miskin dan si kaya tidak banyak berbeda, maka gap kesejahteraan semakin menipis. Pada akhirnya hampir seluruh lapisan masyarakat akan seperti kita semua, berkecukupan, berpendidikan, dan bermartabat. Tentu saja ini berefek pada kehidupan masyarakat yang lebih aman, nyaman, dan seimbang. Bukankah itu menyenangkan bagi kita semua?

Namun sayang, banyak rakyat menengah ke atas yang sebenarnya memiliki nilai-nilai “tidak akan mencuri milik orang lain”, menggunakan barang-barang subsidi dari pemerintah. Dengan kata lain, mereka mengambil barang milik rakyat miskin, mengambil hak orang lain. Tanpa sadar mereka telah menjadi pencuri, menjadi koruptor kecil. Menggunakan uang negara untuk sesuatu yang bukan menjadi haknya.

Kita pusing memikirkan bagaimana menyumbang jutaan rupiah, meluangkan waktu, atau mengorbankan tenaga untuk membantu aksi sosial, namun justru melupakan sesuatu di depan mata kita. Yaitu tidak menggunakan barang-barang milik rakyat miskin.

Subsidi Gas

Salah satu subsidi pemerintah yang mungkin tidak banyak masyarakat tahu adalah gas LPG 3 Kg. Gas LPG 3 Kg diperuntukan kalangan miskin, bukan kita, si kalangan menengah ke atas. Kita tidak perlu saling menunjuk siapa yang merasa miskin atau kaya. Jika kita memiliki hati kecil, kita tahu apakah kita layak mengkonsumsi gas LPG 3 Kg atau tidak.

Jika kita merasa tidak layak menggunakan gas subsidi, maka seharusnya kita menggunakan gas LPG 12 Kg. Namun menurut Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina, Ahmad Bambang, saat ini 20% pengguna gas LPG 12 Kg nonsubsidi berpindah konsumsi ke gas LPG 3 Kg bersubsidi. Memalukan.

Perilaku seperti ini mengancam subsidi, mengancam rakyat miskin. Selain di pasar mereka harus berebut produk dengan rakyat mampu, dana subsidi pemerintah pun semakin terbebani karena konsumsi gas LPG 3 Kg yang terus meningkat. Sebab rakyat mampu turut menggunakannya. Jika ini terus terjadi, mimpi mensejahterakan dan meningkatkan seluruh kehidupan masyakat akan tidak pernah terjadi.

Masalah Masyarakat dan Solusi Pemerintah

Banyaknya masyarakat mampu menggunakan gas LPG 3 Kg sebenarnya beralasan. Pertama, mereka mengeluhkan bahwa gas LPG 12 Kg terlalu berat. Namun PT Pertamina memberikan solusi dengan mengeluarkan varian produk gas nonsubsidi Bright Gas dengan kemasan 5,5 Kg. Varian gas ini memiliki kelebihan teknologi baru untuk mencegah kebocoran, antara lain Double Spindle Valve System dan Optical Color Switch.

Kedua, mereka mengeluhkan produk gas nonsubsidi tidak mudah didapatkan. Namun nantinya produk Bright Gas 5,5 Kg dapat dipesan melalui Pertamina Contact Center 500000. Kita tidak perlu lagi mengambil hak rakyat miskin yang disebabkan kekurangan gas nonsubsidi.

Berbuat Sosial

Berbuat sosial itu tidak selalu menyumbangkan uang saat ekonomi kita belum stabil, atau meluangkan waktu saat seharusnya bekerja mencari nafkat, atau mengorbankan tenaga saat sebenarnya kita tidak mampu. Kita tidak perlu melakukan ketiga hal tersebut untuk menganggap diri sendiri telah berbuat sosial.

Berbuat sosial dapat dilakukan dengan hal sepele namun tetap membanggakan diri sendiri, yaitu tidak menggunakan barang-barang milik rakyat miskin yang disubsidi dari pemerintah. Hal yang sangat sederhana di depan mata kita, namun berdampak luar biasa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. You should be proud of yourself if you did this already.