You Exist Only in What You Do

I found an article about a girl showing off her Ferrari, Porsche, and other fancy cars to the media. People care about how could she afford it. I care about, is this how people value other people?

I remember when I was in Brooklyn New York last year, I found an interesting quote, "You exist only in what you do." I couldn't agree more. This is how we should value ourselves and others.

Like you exist because you are a good house wife, because you love your children unconditionally, because you just rescue a stray kitten, because you are an inspiring teacher, because you got good grades at school, because you just won a race, because you are a hard worker underwriter, because you are a fearless journalist, because you are a creative fashion blogger, because you are a passionate entrepreneur, or simply because you can make someone smile in a million different ways. 

Those are my bestfriends. And I am proud of them because they exist in what they do!

Demi Tuhan, Jokowi, Itu Nyawa!

Tulisan ini saya tujukan kepada Bapak Presiden Joko Widodo, presiden pilihan sayaBanyak sekali pertanyaan yang ingin saya tanyakan terkait nilai-nilai Bapak terhadap hukuman mati. Dari banyaknya pertanyaan, satu pertanyaan yang paling mengganggu saya: mengapa Bapak begitu berani mengambil nyawa makhluk ciptaan Tuhan jika Bapak sendiri tidak bisa menciptakannya?

Besok Rabu, Mary Jane Veloso, perempuan asal Filipina yang Bapak tolak grasinya akan menjalani hukuman mati. Banyak yang mengatakan Mary Jane adalah korban sindikat perdagangan narkoba. Dikatakan pula ia hanyalah buruh migran Filipina yang ditipu dengan iming-iming pekerjaan palsu lalu dibekali heroin tanpa sepengetahuannya. Ia adalah korban, bukan pengedar narkoba, sehingga seharusnya kasusnya ditijau ulang dan tidak dihukum mati. Tetapi tidak menutup kemungkinan pula ia memang seorang pengedar narkoba. Ia berpura-pura sebagai buruh migran agar jika ditangkap, ia mendapat belas kasihan. Pertanyaannya, jika pun ia memang seorang pengedar narkoba, apakah hukuman mati adalah hukuman yang tepat dan harus segera dilakukan terhadapnya?

Sampai kapanpun pembunuhan yang direncanakan tidak akan pernah benar, Pak. Kepada siapapun itu. Sekali lagi, kepada siapapun itu. Baik orang yang merugikan hidup saya, merugikan hidup Bapak, atau merugikan bangsa kita. Pembunuh yang direcanakan tidak akan pernah benar. Karena demi Tuhan Pak Jokowi, itu nyawa. Itu nyawa ciptaan Tuhan. Itu nasib seseorang. Sehebat apapun saya, sehebat apapun Bapak, kita tidak akan pernah bisa menciptakan nyawa. Sehingga kita tidak pantas menentukan nasib hidup atau tidaknya seseorang.

Tetapi sepertinya sangat sulit bagi Bapak memahami nilai-nilai ini. Saya pahami karena keinginan Bapak menyelamatkan bangsa ini sungguh besar tak bisa dibendung. Hingga Bapak melupakan nilai-nilai dasar kemanusiaan, nilai-nilai dasar bangsa kita, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka saya ingin membagikan pandangan saya untuk membantu Bapak memandang hukuman mati dari sisi lain. Saya harap Bapak membacanya dengan hati yang damai.

Sengkon dan Karta

Apakah Bapak pernah menonton film Green Mile yang dimainkan oleh Tom Hanks? Dalam film itu, ada seorang pria kulit hitam yang dituduh membunuh 2 gadis desa. Ia pun dijatuhi hukuman mati. Sambil menunggu hari dieksekusi, ia menjalani hukuman penjara. Di dalam penjara itulah ia bertemu dengan narapidana lain yang ternyata pembunuh kedua gadis desa yang sebenarnya. Namun pria kulit hitam itu tetap dihukum mati. Walaupun hanya sebuah kisah dalam film, namun kisah tersebut membuat penonton sangat iba dan ingin marah. Ketidakadilan, bagi sebagian besar manusia, menganggu hati nurani. Lalu bagaimana dengan Bapak? Bagaimana jika kisah ini benar-benar terjadi di Indonesia, di negara tercinta yang Bapak pimpin ini? Apakah Bapak rela? Apakah Bapak akan marah dan terganggu nuraninya seperti kami?

Kenyataannya kisah film itu sungguh terjadi di Indonesia pada saat Bapak masih berumur 13 tahun, tepatnya pada tahun 1974. Dua orang bernama Sengkon dan Karta ditangkap polisi dan ditetapkan sebagai tersangka sebuah perampokan dan pembuhan pasangan Sulaiman dan Siti Haiya. Namun keduanya tidak merasa melakukan tuduhan tersebut sehingga keduanya menolak mengakuinya. Karena terus menolak mengakuinya, keduanya disiksa oleh penyidik. Lantaran keduanya tidak tahan dengan siksaan yang diterimanya, mereka akhirnya terpaksa mengakui perbuatan yang tidak mereka lakukan tersebut. Pada tahun 1977, di pengadilan, hakim lebih mempercayai penyidik daripada bantahan Sengkon dan Karta. Sehingga Sengkon divonis 12 tahun penjara dan Karta divonis 7 tahun penjara. Ada yang pernah mengatakan kepada saya, “jika sudah divonis artinya memang bersalah sehingga layak dihukum mati.” Kasus Sengkon dan Karta membuktikan keputusan salah atau tidaknya terdakwa di pengadilan tidak selalu benar.

Persis seperti di film Green Mile Pak, justru di dalam penjara kebenaran terungkap. Kedua orang yang tidak bersalah itu bertemu dengan narapidana lain bernama Genul. Di dalam penjara itulah Genul mengaku sebagai pembunuh pasangan Sulaiman dan Siti Haiya. Atas pengakuannya itu Genul dijatuhi hukuman penjara 12 tahun. Namun karena bobroknya sistem hukum kita Pak, baik Sengkon maupun Karta tetap mendekam di penjara. Beruntung ada seorang pengacara dan anggota dewan bernama Albert Hasibuan yang gigih memperjuangkan mereka. Akhirnya pada tahun 1981, setelah 5 tahun dipenjara, Sengkon dan Karta dibebaskan. 

Memang tidak persis seperti di film Green Mile dimana korban salah tangkap dijatuhi hukuman mati sementara Sengkon dan Karta dijatuhi hukuman penjara. Namun kehidupan mereka berdua sama saja mati. Setelah keluar dari penjara, kondisi kesehatan Sengkon terus menurun karena mengalami TBC. Tidak hanya itu, Sengkon juga masih sangat kesakitan karena terlalu banyak bekas luka akibat siksaan di dalam penjara. Ia pun tidak mampu bekerja menjadi petani kembali. Padahal kondisi perekonomian keluarganya semakin memburuk setelah ia ditangkap. Istrinya harus menjual tanah mereka untuk biaya hidupnya dan anak-anak mereka maupun untuk membiayai proses pengadilannya. Sama seperti Sengkon, Karta pun mengalami permasalahan ekonomi yang sangat memprihatinkan paska ia ditangkap. Beberapa lama setelah keluar dari penjara keduanya meninggal dunia. Karta mengalami kecelakaan, sementara Sengkon meninggal dunia karena penyakit yang dideritanya.

Saya yakin Bapak mengetahui ada banyak kasus serupa di Indonesia dan Bapak sangat peduli akan hal ini. Banyak korban salah tangkap yang mengaku disiksa sangat kejam oleh penyidik dan dipaksa agar mereka mengakui perbuatan yang tidak mereka lakukan. Kemudian mereka harus menjalani hukuman yang sebenarnya tidak pantas mereka jalani. Banyak juga korban yang mengalami nasib serupa seperti korban kambing hitam, korban salah tangkap karena kesalahan penyelidikan, dll.

Lalu kenapa Bapak memberikan hukuman mati kepada seseorang berdasarkan hukum Indonesia yang masih sangat buruk ini? Kenapa Bapak menentukan nasib mati atau tidaknya seseorang berdasarkan sistem keadilan Indonesia yang sering menciptakan korban salah tangkap ini? Di negara yang sangat rawan ketidakadilan seperti Indonesia, bukankah menjadi sangat rawan pula bagi Bapak membunuh orang-orang tak bersalah? Bahkan di negara yang sangat adil sekalipun, hukuman mati tetap bukan tindakan yang benar. Pembunuhan yang direncanakan, kepada siapapun itu, tidak akan pernah benar.

Apalagi jika kasus Sengkon dan Karta teruang kembali pada mereka yang divonis mati sebagai pengedar narkoba. Bagaimana jika bertahun-tahun setelah eksekusinya baru terungkap mereka tidak bersalah? Apa yang akan Bapak lakukan jika mengetahui keputusan Bapak ternyata salah? Apakah Bapak bisa membuat mereka hidup kembali untuk memohon maaf kepada mereka? Bahkan mereka para korban salah tangkap yang hanya dihukum penjara saja tak pantas memaafkan pihak-pihak yang membuatnya tersiksa. Apalagi mereka yang sudah terlanjur dihukum mati, Pak. Apa yang akan Bapak lakukan?

Hukuman Mati Tidak Mengurangi Kejahatan

Saya sangat paham tujuan utama Bapak memberikan hukuman yang sangat berat kepada pengedar narkoba di Indonesia adalah untuk melindungi bangsa kita. Karena bagi Bapak, narkoba sangat merusak bangsa, terutama generasi muda penerus bangsa. Namun apakah hukuman mati akan mengurangi kejahatan? Tentu saja tidak.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) melakukan riset dan menemukan kajian PBB antara tahun 1988-2002. Dalam kajian tersebut disimpulkan bahwa hukuman mati tidak memberikan pengaruh apapun terhadap tingkat kejahatan. Dalam riset KontraS ini dikatakan meningkatnya kejahatan narkoba, terorisme, atau kriminal lainnya tidak semata-mata disebabkan oleh ketiadaan hukuman mati, namun oleh problem struktral lainnya seperti kemiskinan atau aparat hukum/negara yang korup.

Dengan demikian, jika menurut penelitian PBB hukuman mati tidak memberi pengaruh apapun terhadap tingkat kejahatan, lalu untuk apa Bapak terus memberikan hukuman mati kepada pengedar narkoba? Bahkan penelitian PBB tersebut justru menemukan bahwa tingginya tingkat kejahatan seperti narkoba, terorisme, dan lain-lain terjadi karena kemiskinan atau aparat negara yang korup. Sehingga bukankah lebih baik Bapak fokus pada soal kemiskinan dan juga serius menempatkan orang-orang bersih dan kompeten di jabatan penting negara? Tidak menempatkan tersangka korupsi di jabatan pemimpin polri misalnya.

Pengguna Bukan Korban

Saya pernah mendengarkan Bapak Jusuf Kalla mengatakan bahwa para pengedar narkoba telah membunuh bangsa sehingga layak dibunuh pula. Apakah Bapak juga berfikir demikian? Memang benar para pengedar narkoba adalah perusak generasi muda. Mereka seharusnya dihukum seberat-beratnya tanpa ampun karena telah menyebarkan obat terlarang.

Namun pengguna narkoba bukan korban, Pak. Karena bukankah sejak awal mereka memiliki pilihan untuk menolak tawaran si pengedar? Sehingga rusaknya generasi muda akibat narkoba tidak lantas menjadi 100% kesalahan para pengedarnya, tetapi juga kesalahan para penggunanya. Pengguna juga memiliki andil sebagai pembunuh dirinya sendiri.

Seseorang lebih pantas disebut korban jika ia tidak memiliki pilihan menolaknya. Seperti korban penculikan, korban pemerkosaan, korban penyiksaan, atau korban pembunuhan. Mereka tidak memiliki pilihan untuk menolak diculik, menolak diperkosa, menolak disiksa, atau menolak dibunuh. Berbeda dengan para pengguna narkoba, sejak awal mereka memiliki pilihan untuk tidak membeli narkoba dan mengkonsumsinya.

Namun apakah kemudian para penculik, pemerkosa, penyiksa, atau pembunuh menjadi layak untuk hukum mati? Tidak. Karena sekali lagi Pak, itu adalah nyawa. Sehebat apapun saya atau Bapak, kita tidak akan pernah bisa menciptakan nyawa. Hukuman terberat yang pantas diberikan kepada siapapun, baik pembunuh, pemerkosa, koruptor, atau pengedar narkoba adalah hukuman seberat-beratnya tanpa ampun, tanpa melukai apalagi membunuhnya.

Keamanan adalah Tugas Anda 

Jika alasan Bapak memberikan hukuman mati kepada para pengedar adalah untuk menghalangi mereka melakukan transaksi narkoba dari dalam penjara, maka artinya Bapak lari dari tugas. Buruknya sistem penjara kita tidak hanya kesalahan mafia narkoba, namun juga kesalahan pemerintah yang belum bisa memperbaikinya.

Bapak memiliki polri yang sedemikian hebatnya dan dana yang sedemikian berlimpahnya, maka lakukan sesuatu. Bersihkan polri, ciptakan sistem yang tidak memberikan ruang bagi mafia beraksi, hukum mereka yang melanggarnya. Jangan kemudian mengambil langkah membunuh para pengedar narkoba hanya karena Bapak tidak bisa menciptakan penjara yang lebih bersih. Itu tugas Bapak, maka lakukan tugas Bapak.

Bertanya Pada Hati Nurani

30 Juni 2014 lalu saya menulis surat terbuka untuk Tasniem Fauzia, putri dari Amien Rais. Di akhir surat tersebut saya meminta Mbak Tasniem untuk bertanya pada hati nuraninya yang terdalam dalam memilih calon presiden. Saya meminta kepadanya untuk lebih meresahkan 13 nasib kakak-kakak kita yang diduga hilang diculik atas komando Prabowo, daripada meresahkan Jakarta yang Anda tinggalkan.

Sekarang saya memohon kepada Bapak untuk lebih meresahkan nyawa ciptaan Tuhan yang mungkin tidak bersalah, daripada meresahkan para pengguna narkoba yang sejak awal memiliki pilihan untuk tidak mengkonsumsinya. Apalagi malah meresahkan adanya transaksi narkoba dari dalam penjara, karena sebenarnya itu adalah tugas Bapak dalam mencegahnya.

Saya sangat berterima kasih atas usaha Bapak dalam memerangi narkoba. Bapak adalah presiden pertama yang terlihat sangat serius dalam memeranginya. Namun saya mohon jangan dengan pembunuhan. Saya mohon lindungi nyawa-nyawa yang ada di tangan Bapak. Karena Bapak tidak bisa menciptakan nyawa. Hanya Tuhan yang bisa. 

Saya dan rakyat Indonesia menunggu keputusan baik Bapak terhadap Mary Jane di Hari Rabu nanti. Semoga Bapak selalu dalam lindungan Sang Pencipta. Amin.

Jakarta, Senin 27 April 2015

Dian Paramita

PS: mohon sedianya membaca juga petisi untuk Bapak disini change.orq/MaryJane

Konsultasi Publik Mengenai Permasalahan Pegawai Publik dan Rekomendasi Penyelesaiannya

Sebelumnya saya pernah menulis sebuah blogpost mengenai mengubah Indonesia dengan lebih dahulu mengubah pegawai publiknya. Langkah awal pemerintah adalah dengan dibuatnya UU ASN tentang pegawai publik untuk mengubah sistem manajemen pegawai publik berdasarkan kompetensi dan kinerjanya. Selain itu pemerintah juga telah membuat Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku pegawai publik, serta penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen pegawai publik pada instansi pemerintah.

Karena sebuah UU itu biasanya berisi pada hal-hal dasar dan belum mencakup masalah-masalah yang lebih detail, maka begitu juga pada UU ASN ini. Menurut Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), UU ASN paling tidak memerlukan 6 peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah ini sebagai peraturan turunan yang membahas hal-hal lebih detail dalam pelaksanaan UU ASN, seperti misalnya manajemen, penilaian kerja, penilaian disiplin, gaji, maupun fasilitas-fasilitas pegawai publik. Peraturan-peraturan tersebut sedang dirancang, disusun, dan ditargetkan selesai di awal tahun 2015 ini.

Dalam proses penyusunannya, KASN dibantu oleh Kemitraan berusaha melibatkan publik dengan menyelenggarakan beberapa acara. Kalangan dari publik yang dilibatkan antara lain dari akademisi, mitra, NGO, konsultan SDM, dan media. Selain itu dihadirkan pula pengambil keputusan dan pelaksana kebijakan sebagai wakil dari pemerintah.

Acara konsultasi publik tersebut bertempat di FISIP UI dan diselenggarakan selama 2 hari yaitu tanggal 1-2 April 2015. “Acara workshop dan seminar ini merupakan bentuk koalisi bersama antara pemerintah, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, praktisi dan pakar dalam bidang administrasi publik dan SDM untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi khususnya UU ASN,” jelas Prof. Eko Prasojo, Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia.

Saya mendapatkan kesempatan untuk menghadiri acara konsultasi publik yang diadakan oleh KASN dan Kemitraan ini. Walaupun banyak pembahasan teknis yang tidak saya pahami, namun ada beberapa hal menarik yang saya dapatkan dan ingin saya bagikan disini.

Beberapa Permasalahan yang Dihadapi Pegawai Publik

Pada hari pertama, para peserta konsultasi publik berdiskusi mengenai substansi krusial dan permasalahan yang dihadapi pegawai publik. Setelah melalui diskusi panjang, para peserta mengumpulkan berbagai permasalahan tersebut. Berikut beberapa permasalahan yang saya pahami:

  • Pelaksanaan open recruitment memungkinkan jabatan akan lebih banyak diisi oleh orang luar
  • Belum adanya indikator kerja tiap pegawai publik sehingga akan sulit membuat penilaian kinerja mereka
  • Mindset yang belum berubah dalam penilaian secara objektif
  • Kompetensi social-cultural PNS masih bersifat abu-abu
  • Belum ada data pasti berapa jumlah pegawai publik (PNS) yang ideal di setiap daerah

Banyak pengalaman publik yang dikecewakan oleh kinerja para pegawai publik. Seperti lambannya pengurusan KTP, tidak adilnya sistem antre saat mengurus sesuatu, melayani publik dengan sekenanya, atau banyak pegawai publik yang kita lihat bolos saat bekerja. Selama ini kita hanya menyalahkan para pegawai publik itu sendiri. Namun setelah membaca beberapa permasalahan yang dirumuskan di atas, dapat disimpulkan buruknya kinerja pegawai publik juga dipengaruhi oleh berbagai hal.

Read More

Langkah-Langkah Mengubah Indonesia

Apakah sejak reformasi 1998 banyak perubahan untuk masyarakat Indonesia? Banyak hal menunjukkan demikian. Mulai dari diturunkannya Soeharto yang membuat kita terlepas dari pemimpin diktator, sistem demokrasi yang memberikan hak kepada tiap individu untuk memilih presidennya, banyaknya koruptor yang ditangkap dan dihukum, hingga kebebasan masyarakat dalam berpendapat politik dan mengkritisi pemerintahnya di depan publik.

Akan tetapi masyarakat seperti masih belum puas dengan segala perubahan yang ada sejak 17 tahun yang lalu. Dapat memilih presiden secara langsung misalnya. Memang perubahan ini dapat dirasakan masyarakat. Namun dampaknya tidak terasa langsung mempengaruhi kehidupan masyarakat sehari-hari. Setelah memilih presiden, masyarakat merasakan kehidupan yang sama saja dari hari sebelumnya. Atau perubahan tindakan kepada para koruptor. Memang masyarakat dapat melihat perubahan dimana koruptor sekarang ditangkap dan dihukum, tidak seperti masa Orde Baru. Namun setelah koruptor ditangkap, masyarakat juga harus menjalani kehidupan yang sama saja. Tidak ada yang berubah. Lalu perubahan apa yang dapat langsung mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia?

Read More

Kawal Netralitas Birokrasi dari Politisasi

Kerajaan politik itu menyebalkan sekali. Tidak adil. Mengambil kursi orang-orang yang kompeten dan bersih untuk kemudian dipakai orang-orang yang bermodalkan uang, hubungan darah, kedekatan pribadi, atau latar belakang politik yang sama. Ini adalah praktek nepotisme dan politisasi birokrasi.

Nepotisme dan Politisasi Birokrasi

Politisasi birokrasi merupakan praktek lama dan sangat berbahaya. Terutama karena mematikan sistem merit, yaitu sebuah sistem yang menempatkan orang yang tepat di jabatan yang sesuai dengan kompetensinya. The right man in the right place. Dengan matinya sistem merit, jabatan tinggi menjadi diisi oleh PNS yang memiliki kedekatan pribadi atau kepentingan politik dengan pemimpinnya. Sehingga sulit bagi seorang PNS untuk mendapatkan jabatan lebih tinggi jika ia tidak dekat atau memiliki kepentingan politik dengan pemimpinnya. Walaupun ia pintar, rajin, dan bersih. Bahkan ia justru potensi untuk disingkirkan hingga dibebastugaskan. Ironis sekali.

Hal ini menyebabkan para PNS menjadi tidak bekerja untuk melayani kepentingan rakyat, namun berusaha dekat dengan pemimpin dan bekerja untuk melayani kepentingan pribadinya. Hal-hal tersebut menyebabkan layanan publik terganggu. Pada akhirnya rakyat yang merasakan dampak buruknya.

Nepotisme Akar Dari Korupsi

Jika melihat dari reaksinya, masyarakat cenderung lebih penduli pada permasalahan korupsi. Kemungkinan besar karena masyarakat lebih tidak rela uang mereka dicuri daripada mempedulikan orang berkepentingan politik menduduki jabatan-jabatan di pemerintahan.

Namun sebenarnya, masalah nepotisme ini adalah akar dari praktek korupsi. Dengan nepotisme, maka para pemangku jabatan yang berkepentingan politik dapat memperkuat jejaring politik mereka di pemerintahan dengan mengamankan posisi-posisi strategis di pemerintahan. Posisi-posisi strategis memberi mereka peluang untuk membuat kebijakan. Kebijakan dan peraturan dapat dipelintir demi kepentingan mereka saja. Semua ini ujungnya memudahkan mereka untuk melakukan praktek korupsi. 

Panitia Seleksi

Banyaknya kasus intervensi politik dalam kinerja aparatur sipil negara menjadi salah satu alasan pemerintah dalam membuat Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN). Salah satu hal yang disorot pemerintah dalam menghindari praktek nepotisme adalah dengan dibentuknya panitia seleksi (pansel) terbuka untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi. Fungsi utama pansel adalah untuk memilih pemimpin aparatur sipil negara yang kompeten dan berintegritas. Pansel juga berfungsi untuk menyaring calon pimpinan yang netral. Sehingga diharapkan pemimpin yang terpilih akan menjadi pemimpin yang bekerja berdasarkan kepentingan publik bukan politik.

Sebagai penyaring pemimpin tinggi yang kompeten, berintegritas, dan netral inilah maka idealnya anggota pansel juga kompeten dan bersih dari kepentingan politik. Untuk menjaga hal ini, dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 13 Tahun 2014 tentang tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi disebutkan bahwa perbandingan anggota pansel internal maksimal 45%. Dengan demikian, 55% anggota pansel harus diisi dari eksternal seperti akademisi, pakar, dan professional.

 Masyarakat Mengawal

Jaman semakin membaik. Dulu kita hanya dapat mendengar adanya ketidakadilan dalam pengisian jabatan pemimpin tinggi tanpa dapat berbuat sesuatu. Sekarang kita bisa mulai tenang dengan adanya peraturan-peraturan baru yang semakin mempersempit usaha-usaha bernepotisme.

Walaupun demikian, masyarakat tetap harus mengawal usaha-usaha ini. Peraturan-peraturan itu tidak akan menjadi senjata melawan nepotisme jika tidak diberlakukan dengan tepat. Salah satu hal yang dapat membuat peraturan ini berjalan dengan tepat adalah adanya pengawasan dari masyarakat.

Jangan ragu untuk mengawasi dan mengkritisi pemerintah. Jangan juga merasa “terlalu serius” atau “dikit-dikit ngeritik” jika kita merasa ada yang salah. Jika kita mencintai negeri ini, jika kita merasa ada yang menganggu negri ini, sudah seharusnya kita membelanya. Begitu juga membela bangsa dari para politisi yang menganggu kepentingan publik dan ketertiban negri.

My 2 Favorite Things in Life: My Best Friend & Food!

Saya tidak pernah merasa seberuntung ini. Beberapa hari yang lalu, saya sedang di Jogja. Saat itu saya sedang kelaparan setengah mati tetapi tidak ada makanan di rumah. Saya juga tidak dapat pergi keluar membeli makanan karena semua kendaraan dipakai orang tua saya. Tanpa sedikitpun tau keadaan saya, tiba-tiba sahabat saya Muthia menelpon saya mengabarkan kalo dia mengirimkan lasagna ke rumah! Siang itu, dua hal yang saya sangat cintai di dunia ini membuat saya bahagia.

Muthia mengirimi saya makanan walaupun dia sedang berada di Jakarta dan saya di Jogja. Tetapi ia tidak hanya baik kepada saya, namun juga temannya yang lain. Ia membeli lasagna dari temannya yang baru membuka usaha lasagna baru, lalu ia ikut melariskan dengan membelinya, lalu mengirimkan untuk saya! Jadi ia membuat bahagia 2 temannya sekaligus. (:

Saya tidak mau kalah. Seperti saya, Muthia juga sangat mencintai makanan. Maka saya juga ingin memberikan kejutan untuknya, yaitu mengirimkan makanan. Walaupun dia di Jakarta dan saya di Jogja, saya bisa membelikan ia makanan kesukaannya melalui http://foodpanda.co.id

Read More

Apakah Tepat Jika Politisi Seperti Indra J. Piliang Menjadi Anggota Panitia Seleksi?

Apakah Anda bekerja di Badan Kepegawaian Negara (BKN)? Ada hal yang membuat saya heran dan khawatir.

Saat ini diadakan seleksi terbuka Kepala BKN. Untuk memilih kepala yang kompeten & berintegritas, maka dibentuk panitia seleksi. Tidak hanya itu, panitia seleksi juga bertugas untuk menyaring calon pimpinan aparatur sipil negara yang netral. Sehingga anggota panitia seleksi diharapkan bersih dari kepentingan politik.

Lalu bagaimana pendapat Anda jika ada politisi seperti Indra J. Piliang masuk dalam panitia seleksi Kepala BKN? Saat ini Indra J. Piliang adalah politisi dari Partai Golkar. Apakah ia dapat menjamin penilaiannya sebagai anggota pansel Kepala BKN dapat netral?

Apakah obyektifitas dapat terjaga & konflik kepentingan bisa dihindari jika seleksi Kepala BKN saja diseleksi oleh orang dari partai politik? Jika seleksi Kepala BKN diganggu konflik kepentingan, maka dikhawatirkan menganggu netralitas aparatur. Pada akhirnya mengganggu layanan publik.

Saya mengkhawatirkan hal ini karena Kepala BKN adalah jabatan yang strategis karena HRD-nya 4,7 juta PNS, dengan misi antara lain: 

  1. Mengembangkan Sistem Manajemen SDM PNS
  2. Merumuskan kebijakan pembinaan PNS dan menyusun peraturan perundang-undangan kepegawaian
  3. Menyelenggarakan pelayanan prima bidang kepegawaian
  4. Mengembangkan sistem informasi manajemen kepegawaian
  5. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian kepegawaian.

Selain itu, posisi Kepala BKN yang strategis sangat rawan menjadi lahan berpolitik. Maka dari itu seharusnya Kepala BKN diseleksi dengan obyektif dan netral bebas dari kepentingan politik.

Menpan adalah ujung tombak reformasi birokrasi, maka seharusnya menjadi contoh dalam pelaksanaan seleksi terbuka. Jangan sampai komposisi pansel yang seperti ini menjadi preseden buruk dan dicontoh oleh kementerian/lembaga maupun pemda. Reformasi birokrasi baru dimulai, seharusnya dimulai dengan tepat.

Artikel Terkait:

Kawal Netralitas Birokrasi dari Politisasi

Belajar Berdamai dari Korban Ketidakadilan

Seminggu yang lalu, saya datang mengikuti sebuah pertemuan ibu-ibu korban pelanggaran HAM berat pada tahun 1965. Saat mereka masih remaja, mereka ditangkap, dipenjara, dan disiksa bersama banyak korban lainnya karena dituduh sebagai komunis.

Munculnya rezim Orde Baru menciptakan kekerasan. Membunuh lima ratus ribu hingga satu juta manusia di seluruh Indonesia. Satu juta korban lainnya ditangkap dan dipenjara hingga lebih dari satu dekade, tanpa pengadilan.

Saya menemui (dari kiri ke kanan), Ibu Sri Muhayati, Ibu Suratmi, Ibu Sumilah, Ibu Endang, dan Ibu Mamik. Mereka ditangkap dan dipenjara rata-rata 8-14 tahun saat usia mereka hanya 14-24 tahun.

Saya pikir, sangat sulit bagi mereka untuk menghadapi masa lalu yang sedemikian kejamnya, apalagi untuk membagikan kisah pahit itu. Tapi saat saya menanyakannya, saya melihat tidak ada amarah dari mata mereka. Saya tidak tahu bagaimana bisa mereka berdamai dengan dirinya sendiri menghadapi kenyataan itu. Mungkin sederhana saja, karena mereka adalah jiwa-jiwa yang hebat.

Dalam kesempatan ini, saya membagikan beberapa cerita pendek mengenai tiga dari mereka, yaitu Ibu Sumilah, Ibu Suratmi dan Ibu Sri Muhayati. Cerita-cerita yang lain akan menyusul.

Ibu Sumilah

Dalam pertemuan siang itu, seorang korban lain berbisik kepada saya, "Ibu Sumilah itu tokoh lho itu. Anda bertemu tokoh." Iya ia seorang tokoh. Cerita tentangnya sudah lama saya dengar. Akhirnya saya bertemu langsung.

Tokoh karena ia ditangkap, disiksa, dan dipenjara selama 8 tahun saat masih berusia 14 tahun. Ia dituduh komunis karena menari di pertemuan Gerwani, gerakan yang juga dituduh gerakan komunis. Padahal saat itu ia hanya seorang anak kecil berusia 14 tahun, tidak lulus SD karena tidak mampu membayar sekolah, dan suka menari. 

Selama 8 tahun itu ia disiksa dan dipaksa mengakui bahwa ia seorang komunis. Jangankan komunis, saat itu arti kata "merdeka" saja ia tidak tau.

Ibu Suratmi

Ia ditangkap lalu dipenjara selama 14 tahun karena menjadi anggota Gerwani. Selama 14 tahun itu pula ia harus meninggalkan anaknya yang masih SD kelas 4. Saat ia dibebaskan, anaknya sudah berkeluarga dan bahkan sudah memiliki anak.

Setelah bercerita panjang lebar tentang pengalaman pahitnya itu, saya berkomentar,

"Hebat sekali Ibu masih keliatan sehat dan bahagia walau punya pengalaman seperti itu."

Ia terhenyak lalu tersenyum,

"Ah semua itu akhirnya bahagia. Semua itu akhirnya ada hikmahnya."

"Apa hikmahnya, Bu?"

"Saya jadi punya banyak teman."

Ibu Sri Muhayati

4.jpg

Sejak pagi hingga sore saya duduk di sebelah Ibu Muhayati. Ia mengajak saya untuk duduk di kursi sebelahnya daripada duduk sendirian di lantai. Hari itu ia banyak berbagi cerita dan berbagi pengalamannya kepada saya.

Tahun 1965 Ia masih berusia 24 tahun dan sedang kuliah di Fakultas Kedokteran Umum UGM. Namun ia ditangkap karena aktif mengikuti gerakan mahasiswa yang dituduh pro komunis. Karena dituduh komunis, ia di-DO dari KU UGM. Kemudian ia ditangkap bersama ibunya dan meninggalkan 3 adiknya yang masih SD dan SMP. Mereka dipenjara selama 5 tahun. Sedangkan ayahnya pun dituduh komunis dengan berbagai alasan yang akhirnya dibunuh dan dikubur entah dimana. 

Saat saya tanya apa momen tersedih saat di penjara, ia mengaku saat memikirkan adik-adiknya. Kadang ia tidur menutupi mukanya dengan selimut agar ibunya tidak tau ia menangis memikirkan adik-adiknya.

Tetapi ia bukan perempuan yang lemah. Ia justru perempuan yang pemberani, pemberontak. Seperti keberaniannya yang selalu menyikut petugas penjara yang berusaha memegangnya. Ia pun mengaku selalu membalas ucapan para petugas yang berusaha menekannya.

Seperti saat salah satu petugas mengatakan ia ditangkap dengan alasan tidak menjalankan Pancasila karena diduga atheis, ia pun balas menjawab,

"Tidak ada yang tau iman seseorang. Jangan-jangan saya lebih beriman daripada Anda? Mana saya tau Anda beriman?"

Lalu sambil menunjuk petugas yang sedang menyiksa napi yang sudah tua, ia lanjut berteriak,

"Dan jangan kira Pancasila hanya sila 1! Anda tau tidak bunyi sila 2? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu kemanusian tidak? Itu beradab tidak? Yang tidak menjalankan Pancasila itu siapa?"

Ia mengaku para petugas menjadi sangat sopan dan baik dengannya. Bahkan selalu menanyakan keadaannya dan memberi makanan kepadanya.

Saat saya tanya apa momen yang tak terlupakan saat di dalam penjara, sambil meringis jahil ia bercerita,

"Hampir setiap sore para petugas itu memaki-maki kami yang dipenjara. Kasar sekali seperti 'lonte!', 'kalian pelacur!', atau 'bajingan!' Saya tidak tahan mendengarnya. Jadi setiap mereka mulai meneriaki kami, saya nyanyi saja lagu Darah Rakyat kencang-kencang agar tidak mendengar suara mereka.

Lagunya seperti ini, 'Darah rakyat masih berjalan. Menderita sakit dan miskin. Padanya datang pembalasan. Rakyat yang menjadi hakim. Ayuh! ayuh! Bergerak! Sekarang! Merah Putih panji-panji kita. Merah warna darah rakyat!'

Eh kok ternyata para tahanan laki-laki mendengar saya menyanyi! Jadi mereka pun mulai ikut menyanyi bareng saya! Kita semua jadi menyanyi Darah Rakyat bersama-sama! Hahaha!"

Seperti Eyang Putri

Selesai pertemuan, saya menelpon ibu saya minta dijemput di rumah Ibu Mamik, tempat dimana pertemuan itu berlangsung. Saat saya sedang menelpon ibu saya, Ibu Suratmi berbisik, "minta dijemput di rumah saya saja. Main ke rumah saya ya? Dekat kok." Saya pun mengangguk dan mengarahkan ibu saya untuk menjemput saya di rumah Ibu Suratmi.

Kami berdua berjalan bersama ke rumahnya. Memang betul, tidak terlalu jauh dari rumah Ibu Mamik, kami berdua sudah sampai di rumahnya. Rumahnya sangat asri. Saya pun dipersilahkan masuk ke ruang keluarganya dan diperkenalkan kepada suaminya yang juga seorang korban pelanggaran HAM tahun 1965.

Kami mengobrol panjang, sampai akhirnya ibu saya sudah sampai di depan rumahnya. Setelah sempat mengambil gambar mereka, saya pamit pulang.

Sampai di dalam mobil, saya menoleh ke arah rumahnya, ternyata Ibu Suratmi masih berdiri di depan pintunya menunggu saya hingga saya pergi. Saya pun membuka kaca mobil yang melaju menjauhinya dan melambai ke arahnya. Ibu Suratmi membalas melambaikan tangannya kepada saya. Persis seperti yang saya dan almarhum eyang putri saya lakukan dahulu, kami saling melambaikan tangan sampai saling tak terlihat. Oh God, you just sent me love. (:

Menggagalkan Titipan pada Jokowi

Jokowi adalah sosok yang memikat bagi yang menginginkan perubahan, khususnya perubahan dalam pemerintahan. Rekam jejaknya bukan koruptor, latar belakangnya bukan militer, ia bukan bagian dari masa lalu buruk Indonesia. Mungkin ini lah salah satu alasan utama masyarakat memilihnya. Berharap masa lalu buruk tidak menduduki kursi jabatan lagi.

Paling Diharapkan Justru Paling Mengecewakan

Namun ternyata yang paling diharapkan justru yang paling mengecewakan. Harapan bahwa ia akan memberikan kursi-kursi jabatan kepada mereka yang berintegritas minim terjadi. Tudingan bahwa dirinya boneka justru seakan terbukti. Ia berulang kali memilih menteri, Kapolri, kepala-kepala lembaga negara, hingga anggota Watimpres yang diduga titipan. Masyarakat menuding "titipan" karena calon-calon pejabat tersebut dekat dengan para politikus Koalisi Indonesia Hebat.

Digagalkan KPK

Masyarakat boleh sedikit lega dengan adanya KPK sebagai penyelamat. Beberapa calon menteri yang diduga titipan gagal lolos menjadi menteri karena memiliki rapor merah dari KPK. Walaupun tidak sepenuhnya memuaskan, namun paling tidak jabatan menteri tidak diduduki oleh mereka yang memiliki masa lalu korupsi.

Terbaru calon Kapolri Budi Gunawan yang dipilih Jokowi dan bahkan sudah disetujui DPR, harus menunda pelantikannya karena tiba-tiba dijadikan tersangka rekening gendut oleh KPK. Budi Gunawan wajib menjalankan proses hukum terlebih dahulu untuk menentukan status hukumnya sebelum menjadi Kapolri. Jika ia diputuskan bersalah, maka Jokowi harus kembali mencari calon Kapolri yang baru. Lagi-lagi kursi jabatan terhindar dari terduga koruptor pilihan Jokowi.

3 Dugaan

Ada apa dengan Jokowi? Mengapa berulang kali ia memilih dan bahkan melantik para pejabat yang tidak berintegritas? Mengapa ia dengan terang-terangan mengecewakan harapan masyarakat, terutama para pemilihnya? Dugaan pertama: karena ia memang sebenarnya tidak memiliki integritas itu sendiri. Pemilihnya telah tertipu. Ia sebenarnya hanya politikus seperti pada umumnya yang akan membagikan jabatan kepada mereka yang akan menguntungkannya secara pribadi. 

Dugaan kedua: karena ia adalah boneka Megawati atau karena ia memiliki janji politik dengan partai koalisinya. Bagi-bagi jabatan seakan wajib sebagai bentuk terima kasih karena telah membantunya menjadi presiden.

Dugaan ketiga, dugaan harapan: karena ia sedang berstrategi. Mengambil kutipan dari Ahok di wawancaranya dalam majalah Tempo, Senin 25 Agustus 2014,

 

"Gaya Jokowi itu menerapkan teori membunuh kodok. Kodok yang dilemparkan ke air panas yang mendidih di kuali tidak akan mati karena kodok berdarah dingin, jadi langsung loncat. Tapi Jokowi melempar kodoknya ke air dingin, yang membuat kodok itu berenang dan diam. Setelah itu, kompor dipanaskan pelan-pelan. Sampai mati kodok itu tidak akan loncat karena tidak merasa dibunuh."

 

Banyak yang menduga Jokowi sedang ditekan untuk menuruti Megawati maupun koalisinya. Ia tidak bisa menolak titipan karena masih membutuhkan keduanya dalam menguatkan posisinya di DPR. Tapi sekali lagi, dugaan ketiga adalah harapan: Jokowi sedang membunuh kodok dengan perlahan. Bagaimana caranya tidak menolak mereka namun tetap menggagalkan calon mereka? Melalui KPK.

Tidak Semua Sukses

Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana dengan beberapa titipan yang tetap mendapatkan jabatan? Kenapa lolos? Apakah mungkin karena beberapa titipan itu tidak memiliki rapor merah dari KPK? Walaupun para titipan tidak memiliki kapasitas dan integritas, namun karena tidak memiliki kasus korupsi, maka mereka tidak dapat digagalkan KPK. KPK hanya bisa menggagalkan mereka yang memiliki rapor merah dalam masalah korupsi. Sementara masalah nepotisme, KPK tidak dapat mengambil tindakan. Maka dari itu tidak semua usaha menggagalkan para titipan itu dapat berakhir sukses.

Ada KPK, Ada KASN

Jika dalam masalah korupsi Indonesia memiliki KPK, maka dalam masalah nepotisme Indonesia memiliki Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). KASN adalah komisi yang baru saja diresmikan Jokowi di awal pemerintahannya. Salah satu tujuan komisi ini adalah agar negara menghasilkan pegawai aparatur sipil negara yang profesional, memiliki nilai dasar, memiliki etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tujuan ini diharapkan tercapai dengan sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar. Adil dan wajar artinya tanpa membedakan latar belakang politik, ras, agama, jenis kelamin, asal-usul, umur, dll.

Secara lebih luas, melaksanakan sistem merit antara lain seperti adil dan kompetitif dalam seleksi dan promosi; memberikan reward and punishment berbasis kinerja; standar integritas dan perilaku untuk kepentingan publik; bahkan hingga melindungi PNS dari intervensi politik dan perbuatan semena-mena. Sehingga selain berusaha menseleksi maupun mengawasi kinerja para aparatur sipil negara agar selalu berujung pada kepentingan publik, KASN juga berusaha melindungi performa kerja para aparatur sipil negara dari intervensi politik.

Akan tetapi sungguh disayangkan, tidak seperti KPK yang tidak hanya berwewenang menyidik namun juga berwewenang menangkap koruptor, KASN tidak memiliki wewenang memberikan tindakan kepada pelanggar UU ASN yang pada akhirnya merusak sistem merit. Komisi ini hanya dapat menyelidiki dan jika ditemukan adanya pelanggaran UU ASN, KASN hanya dapat melaporkannya ke presiden. Setelah itu, keputusan ada di tangan presiden, apakah pelaku didiamkan, diberi teguran, atau diberi sanksi hinga pemecatan.

Bola Ada di Tangan Jokowi

Harapan masih ada. Paling tidak harapan bahwa Jokowi berniat untuk menggagalkan para titipan menduduki kursi jabatan. Jika KPK selama ini yang paling membantunya untuk menggagalkan para koruptor, maka KASN yang akan membantunya memberikan laporan-laporan nepotisme yang melanggar UU ASN agar kemudian ia tindak. UU ASN bisa menjadi alat strateginya untuk menggagalkan nepotisme.

Namun menolak titipan jabatan dengan alasan UU ASN mungkin tidak akan kuat. Kemungkinan Jokowi tetap akan ditekan untuk tidak menghiraukan laporan pelanggaran dari KASN. Satu-satunya yang dapat memperkuat Jokowi untuk menindak para pelaku nepotisme adalah masyarakat yang vokal mendukungnya.

Mari kita tunggu temuan-temuan KASN lalu dukung presiden untuk bersikap adil dalam menindak para pelanggar UU ASN dan tekan mereka yang berusaha menggagalkannya. Pada akhirnya, tak ada yang lebih kuat dari masyarakat bersama-sama menyuarakan kebenaran dan keadilan.

Indonesia Kelewatan Menghina Agama

Kita dari sini, dari Indonesia, yang sejarah, nilai hidup, nilai bernegara, nilai bermasyakat berbeda dengan Perancis, turut menghakimi bagaimana seharusnya Perancis menghormati sebuah agama. Bagaimana seharusnya Perancis melarang kebebasan berekspresi "yang kelewatan" seperti majalah Charlie Hebdo, Paris. Saya sendiri tidak setuju jika majalah Charlie Hebdo dikatakan kelewatan berkreasi. Alasannya saya tulis disini.

Namun kata teman baik saya Frankiey Pandjaitan, "kuman di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tidak tampak." Apa benar kita sebagai warga negara Indonesia yang katanya harus saling menghormati agama benar-benar menghormati semua agama?

Kumpulan foto judul artikel di atas menjawab bahwa Indonesia tidak menghormati agama, khususnya agama minoritas dan bahkan umat yang mayoritas membiarkannya terus terjadi seakan itu wajar.

VOA Islam, Arrahmah, Islam Pos, justru media-media penyebar fitnah terhadap agama lain di Indonesia. Penyebar fitnah, bukan sekedar lelucon kartun. Kalo ditimbang beratnya, jelas penyebaran fitnah itu kejahatan yang sangat berat. Seharusnya sebagai umat Islam kita lebih concern masalah ini.

Saya mengharapkan umat Islam dipandang sebagai umat yang sabar, walaupun dicaci-maki oleh umat lain. Tetapi juga umat yang pemberani dan maju terdepan melawan sesama umatnya yang mencaci-maki umat lain. Kalau tidak salah ini adalah sifat yang harus ditiru dari nabi tercinta kita, Muhammad SAW. 

PS: Sebagai umat Islam saya minta maaf kepada umat agama lain yang sering tidak dihormati umat Islam. But guys, you know the true moslem wont do this.

Related Post:

Terorrist Attack Aftermath, Should I Change My Religion? 

Perlukah Aku Marah Jika Islamku Dihina?